PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada hari Rabu (24/4) bertempat di Hotel Pullman Jakarta, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang salah satu agendanya adalah meminta Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan.
Namun, seperti yang diberitakan, 2 komisaris Garuda menolak Laporan keuangan tersebut karena menurut mereka ada akun pendapatan lain-lain yang besarnya signifikan yang kurang tepat perlakuan akuntansinya. Seharusnya tidak dimasukkan dalam Laporan keuangan 2018, tapi dimasukkan di tahun 2019.
Dalam gambar, akun tersebut adalah Pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten yang sebesar USD 239.940.000,-. Kontrak antar Garuda dengan penyedia peralatan layanan tersebut yaitu PT Mahata Aero Teknologi diamendemen kedua pada tanggal 26 desember 2018.
Namun demikian, Garuda telah lolos audit LK 2018 dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan poin tersebut diakui pendapatan lain-lain di tahun 2018 dan menjadi tambahan piutang karena pembayaran belum dilakukan sepeser pun oleh PT Mahata Aero Teknologi.
Jika akun pendapatan lain-lain dihilangkan, maka kinerja Garuda akan minus, bukan laba seperti yang sudah dilaporkan dan diterima dalam RUPST tsb. Laba artinya akan dikenakan pajak yang seharusnya tidak dikenakan apabila Garuda masih rugi. Inilah pandangan 2 komisaris tersebut.
Biasanya, setelah RUPST dengan laporan kinerja yang meningkat dari tahun sebelumnya, maka para investor akan mengapresiasi harga saham sehingga harga akan naik. Padahal Garuda menjadi profit di 2018 dari tahun 2017 rugi, kejanggalan perlakuan akuntansi di atas malah menjadi bumerang bagi Garuda karena investor melihat lain dan membuat harga saham anjlok pada hari ini, kamis (25/4). Hingga penutupan perdagangan hari ini harga saham turun 7.6% dari Rp 500 menjadi Rp 462. Ini artinya menguap sekitar 800-900 milyar dalam hari ini saja kekayaan para pemegang saham Garuda.
