Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Prinsip dan Rekomendasi Tata Kelola

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

A. Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.

Prinsip 1

1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

• Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.
• Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.
• Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.

Prinsip 2

1. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.

• Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.
• Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.

B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris

Prinsip 3

1. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.

• Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.
• Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.

Prinsip 4

1. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

• Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
• Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.
• Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
• Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.

C. Fungsi dan Peran Direksi

Prinsip 5

1. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.

• Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.
• Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
• Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.

Prinsip 6

1. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

• Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi.
• Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.
• Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

D. Partisipasi Pemangku Kepenetingan

Prinsip 7

1. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.

• Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.
• Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.
• Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.
• Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.
• Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.
• Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.

E. Keterbukaan Informasi

Prinsip 8

1. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.

• Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.
• Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.